Kebijakan Pemerintah dan Pengangguran

Unemployment Illustration
Unemployment Illustration

Baru-baru ini pada pemerintahan Presiden Jokowi meluncurkan beberapa kebijakan ekspansi dibidang ekonomi. Presiden Jokowi meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi untuk menstabilisasi perekonomian domestic ditengah tekanan ekonomi global. Pada September 2015 pemrintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama yaitu:

 

  1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang dirubah dari 154. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat industri nasional.
  2. Mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur
  3. Meningkatkan investasi dibidang property dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Dari beberapa paket kebijakan diatas, pemerintah memang sedang gencar-gencarnya terfokus pada pengembangan infrastruktur. Alasannya biaya transport yang mahal memicu inflasi yang tinggi. Harapannya apabila infrastruktur telah dibenahi, harga bahan pokok terutama) akan lebih murah sehingga menekan inflasi dan mendorong daya beli masyarakat.

Untuk membangun infrastuktur tersebut dibutuhkan dana yang besar. Namun dana yang besar tersebut ternyata memberatkan defisit APBN, sehingga untuk meminimalisir pembengkakan, pemerintah menetapkan kebijakan pengampunan pajak. Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam undang-undang Pengampunan Nasional. Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi  pidana pada bidang perpajakan maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan.

Berbicara tentang pengangguran, apakah kebijakan pemerintah selalu dapat menanggulangi pengangguran disamping tujuan dibuatnya kebijakan itu sendiri adalah untuk memperbaiki stabilitas perekonomian? Jawabannya bisa. Keberhasilan kebijakan pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. ketika perekonomian suatu negara menjadi maju, maka banyak lapangan pekerjaan akan dibuka sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990-an lalu, krisis tersebut merusak pembangunan ekonomi Indonesia (untuk sementara) dan menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20 persen dan angka tenaga kerja yang harus bekerja di bawah level kemampuannya (underemployment) juga meningkat, sementara banyak yang ingin mempunyai pekerjaan full-time, hanya bisa mendapatkan pekerjaan part-time.

Sebagian besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah perkotaan karena krisis moneter pindah ke pedesaan dan masuk ke dalam sektor informal (terutama di bidang pertanian). Walaupun Indonesia telah mengalami pertumbuhan makro ekonomi yang kuat sejak tahun 2000-an dan boleh dikatakan Indonesia sekarang telah pulih dari krisis pada akhir tahun 1990-an itu, sektor informal ini – baik di kota maupun di desa – sampai sekarang masih tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55 sampai 65 persen pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Saat ini sekitar 80 persen dari pekerjaan informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan pertanian.

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.

Dengan jumlah total penduduk sekitar 255 juta orang, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut digabungkan, indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, maka menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Tabel di bawah ini memperlihatkan angka pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan penurunan yang terjadi secara perlahan dan berkelanjutan, khususnya angka pengangguran wanita. Pengangguran wanita berkurang secara drastis, bahkan mulai mendekati angka pengangguran pria. Meskipun demikian, masalah persamaan gender, seperti di negara-negara lain, masih menjadi isu penting di Indonesia. Meski sudah ada kemajuan dalam beberapa sektor utama (seperti pendidikan dan kesehatan), wanita masih cenderung bekerja di bidang informal (dua kali lebih banyak dari pria), mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar lebih rendah daripada pria yang melakukan pekerjaan yang sama.

Pengangguran di Indonesia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengangguran
(% dari total tenaga kerja)
10.3  9.1  8.4  7.9  7.1  6.6  6.1  6.2  5.9  6.2
Pengangguran Pria
(% dari total tenaga kerja
pria)
 8.5  8.1  7.6  7.5  6.1    –    –    –
Pengangguran Wanita
(% dari total tenaga kerja
wanita)
13.4 10.8  9.7  8.5  8.7    –    –    –

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik

Keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memajukan perekonomian negara telah terbukti menyerap banyak tenaga kerja. Program pengampunan pajak juga berpengaruh pada investasi property dan investasi lainnya di Indonesia. Ketika investasi semakin naik, dan suku bunga turun, maka banyak pengusaha akan memperluas kinerja usahanya. Tentunya untuk memajukan usaha memerlukan tenaga kerja. Ketika lapangan pekerjaan baru mulai bermunculan karena para pengusaha melakukan perluasan pada usaha mereka, pengangguran dapat diserap dan akan berkurang. Data dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia yang semakin turun dari tahun ke tahun.

Tenaga Kerja Indonesia

dalam juta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tenaga Kerja 116.5 119.4 120.3 120.2 121.9 122.4 127.8
– Bekerja 108.2 111.3 113.0 112.8 114.6 114.8 120.8
– Menganggur   8.3   8.1   7.3   7.4   7.2   7.6   7.0

Sumber: BPS

Sejauh ini tax amnesti yang ditetapkan pemerintah telah memperlihatkan indikasi adanya keberhasilan. Dana yang telah masuk dari deklarasi harta sudah mencapai 83% dari 4000 triliun rupiah yang ditargetkan. Harapannya, jika dana dari pengampunan pajak telah mencukupi untuk pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, lapangan pekerjaan akan terus bertambah sehingga angka pengangguran akan semakin berkurang. Pelatihan dan sosialisasi tentang bisnis juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak terpaku dan terbentuk untuk menjadi “pencari kerja” (job seeker) melainkan dapat termotivasi menjadi pengusaha/ pencipta lapangan kerja (job founder).

Advertisements

3 Comments Add yours

  1. Anon says:

    Kritis (y)

    Like

  2. Hisbullah says:

    Thank qiuuu

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s