Peran Manajemen Personalia dalam Mengurangi Pengangguran dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebagai Realisasi Sustainable Development Goals (SDGs)

Oleh:

Desita Natalia Gunawan

Dzakyatur Rovidah

Untuk periode tahun 2015-2030, PBB telah meresmikan dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) pada 2 Agustus 2015 dan diterbitkan pada 21 Oktober 2015 di New York, Amerika Serikat.  Tujuan SDGs umumnya tidak jauh berbeda dengan MDGs yaitu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, menjamin kesehatan masyarakat, mempromosikan pentingnya pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Dibentuknya SDGs menggantikan MDGs adalah untuk mencapai target yang gagal dilaksanakan dalam program MDGs, disamping telah berakhirnya progam MDGs itu sendiri, hal yang membuat program SDGs ini lebih baik daripada MDGs adalah kolaborasi program yang lebih global serta memiliki standar Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak terdapat pada MDGs. SDGs juga merupakan program inklusif. Tujuh target SDGs secara eksplisit mengarah pada kondisi kecacatan, tambahan enam target untuk menanggulangi situasi darurat, ada juga tujuh target untuk kondisi universal dan dua target untuk antidiskriminasi. SDGs umumnya mempunyai 17 tujuan yang dibagi menjadi 169 target dan 300 indikator. Salah satu tujuan SDGs yang akan kita diskusikan adalah poin ke-8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dimana terdapat pekerjaan yang layak dengan beberapa indikator yang mendukung.

Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk yang tinggi, banyak perusahaan baik swasta dan pemerintah memberlakukan adanya standar kelayakan kerja. Standar kelayakan kerja ini adalah bagian dari pengelolaan tenaga kerja yang bertujuan untuk menyaring tenaga kerja yang berkualitas agar produktivitas perusahaan meningkat. Dengan adanya standar kelayakan kerja ini, para tenaga kerja yang “kurang memenuhi syarat” ditempatkan pada bagian pekerjaan yang kurang layak. Misalnya para penambang batu kapur yang bekerja untuk perusahaan yang memproduksi semen. Para buruh biasanya tidak difasilitasi dengan jaminan keselamatan kerja serta dibayar dengan upah yang rendah. Kasus seperti ini adalah contoh dari pengelolaan tenaga kerja yang buruk. Pengelolaan tenaga kerja yang buruk sering mengabaikan tujuan dan prinsip pengelolaan tenaga kerja. Tujuan utama pengelolaan tenaga kerja adalah menghasilkan tenaga kerja berkualitas baik dari segi pengetahuan dan keahlian sehingga mampu berproduktivitas tinggi. Namun banyak perusahaan di Indonesia yang mengabaikan tujuan ini. Tidak banyak perusahaan yang memberikan pelatihan dan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan bagi pekerjanya (beasiswa pekerja). Sehingga apabila perusahaan mengalami kemunduran, perusahaan tidak dapat melakukan pilihan lain selain mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak mempunyai cukup banyak sumber daya manusia yang berkualitas untuk melakukan inovasi agar kondisi perusahaan kembali stabil. Akibat adanya PHK ini tentu kita tahu akan berujung pada pengangguran dan tingkat produksi yang rendah, yang dapat menurunkan output perkapita sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Pertumbuhan ekonomi ini sangat berhubungan dengan adanya tingkat produktivitas tenaga kerja yang dilihat dari berapa banyak jam kerja yang dilakukan sehingga semakin banyak jam kerja, upah yang diterima pun semakin tinggi. Dari sini, dampak ini berarus pada tingkat pendapatan nasional yang juga menigkat.

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan PDB, seperti yang dilansir oleh World Bank diprediksikan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 5.1 % akan meningkat sebesar 5.3 % pada tahun 2017. Hal ini dilihat dari segi banyaknya sumbangan konsumsi domestik oleh masyarakat Indonesia yang mencerminkan bahwa produksi domestik juga mengalami peningkatan. Peningkatan produktivitas ini tidak luput dari potensi Indonesia yang sudah mengalami kemajuan melalui perbaikan kualitas pendidikan sehingga dengan populasi penduduk yang tinggi diselingi dengan peningkatan SDM akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Micheal Kremer yang menolak tegas pada teori Malthus mengenai pertumbuhan populasi tinggi akan menyebabkan tumbuhnya kemiskinan. Teori ini diyakini karena terdapat harapan-harapan positif atau sikap optimisme bahwa pertumbuhan populasi tinggi tidak selamanya memberikan hal yang negatif, karena jika semuanya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM melalui Human Capital dengan memanfaatkan manusia sebagai asset negara maupun investasi yang sangat penting pada masa sekarang dan generasi masa datang.

Menyoal mengenai pekerjaan yang layak, International Labour Office (ILO) menyebutkan bahwa terdapat beberapa komponen yang menunjang diantaranya: Pertama, pekerjaan penuh dan produktif, hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan promosi dialog sosial. Komponen tersebut terbagi lagi atas adanya kesempatan kerja, pendapatan yang setara, lingkungan kerja yang aman, jam kerja layak, pekerjaan yang harus dihapuskan, dan kerja produktif.

Rupanya pertumbuhan ekonomi juga dilihat dari adanya upah serta produktivitas pekerja sehingga memberi pengaruh terhadap pertumbuhan PDB. Peningkatan upah terjadi setiap tahunnya. Data BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2005 hingga 2009 terjadi peningkatan PDB yang signifikan dengan melihat produktivitas kerja yakni sebesar 5.1 persen. Sangat penting kita memerhatikan keterkaitan produktivitas dan upah karena menyangkut kualitas pekerja serta akan menciptakan standar hidup yang baik jika upah terus ditingkatkan. Berikut indikator upah menurut BPS dari tahun 2006 hingga 2014.

Dari data tersebut terlihat bahwa upah minimum rata-rata nasional mengalami peningkatan dari Rp. 602.700,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 1.494.134,- pada tahun 2014. Hal ini terjadi karena setiap tahun harga kebutuhan pokok terus mengalami peningktan serta sudah berkembangnya para pekerja dengan tingkat kualitas yang lebih baik. Kemudian, pada upah bersih rata-rata per bulan untuk karyawan tetap semula hanya Rp. 985.028 tahun 2006 menjadi Rp. 1.952.589,-. Pertumbuhan upah minimum rata-rata per tahun secara riil pada tahun 2013 meningkat hingga 10,58 %. Namun pertumbuhan tersebut turun mencapai pada angka 8,92 persen di tahun  2014. Kesenjangan sosial di Indonesia mengalami penurunan dengan tingkat kemiskinan yang semakin menurun tiap tahunnya karena adanya program-program pemerintah yang mendukung seperti peningkatan upah minimum, pemberian bantuan pada masyarakat miskin, dan perlindungan sosial. Namun, tidak luput juga pada pemberian fasilitas keterampilan pada tenaga kerja yang kurang memberikan kontribusi pada produktivitas.

Seperti yang telah dilansir di berbagai media, tingkat pengangguran saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Pengangguran juga salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi selain ketidaklayakan kerja dan kemiskinan yang telah kita diskusikan tadi. Adanya upah minimum memang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun pemberlakuan upah minimum (sticky wages) juga akan menimbulkan pengangguran. Ditambah dengan kesalahan dalam pengelolaan tenaga kerja (manajemen personalia), akan semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Pengangguran menjadi beban bagi negara dan memperkecil angka output perkapita. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka kenaikan output nasional dan kapasitas produksi negara akan semakin rendah sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi negara juga akan semakin rendah. Pengelolaan tenaga kerja adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kontribusi produktif tenaga kerja. Namun kesalahan dalam pengelolaannya akan menyebabkan PHK besar-besaran sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat.

Data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada bulan Februari 2016 sebesar 5,5% atau 7,02 juta orang. Sedangkan pada bulan Agustus 2016 jumlahnya meningkat menjadi 5,61%. Tingkat pengangguran pada tahun 2016 lebih baik dibandingkan tahun lalu (2015) yang mencapai 5,81% pada bulan Februari dan 6,81% pada bulan Agustus. Sedangkan pada tahun 2016, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18%, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 4,8%. Jika diteliti kembali, maka berkurangnya tingkat pengangguran akan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi.

Jadi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang menjadi tujuan SDGs, perlu adanya upaya untuk mewujudkan pengelolaan tenaga kerja yang baik sehingga tenaga kerja di Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak, peningkatan kualitas dan produktivitas serta mengurangi pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa inovasi dalam pengelolaan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kualitas SDM (tenaga kerja) sekaligus meningkatkan kelayakan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa inovasi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

 

  1. Memberikan beasiswa bagi tenaga kerja terdidik yang memiliki potensi namun terkendala biaya untuk mengembangkan kemampuannya. Dengan begitu kualitas SDM perusahaan akan semakin baik, berproduktivitas tinggi serta memberikan output yang baik yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi.
  2. Memberikan evaluasi kerja secara berkala baik untuk tenaga kerja terdidik maupun terlatih. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan pekerja dapat belajar untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih professional.
  3. Memberikan reward kapada pekerja yang berprestasi dalam pekerjaannya. Dan punishment bagi pekerja yang lalai dalam pekerjaannya
  4. Memberikan pelatihan/penyuluhan tentang jiwa wirausaha kepada pekerja agar jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, para pekerja dapat memanfaatkan uang pesangonnya sebagai modal untuk berwirausaha sembari mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat/pekerjaan yang lebih layak.
  5. Memberikan wadah bagi perusahaan-perusahaan besar untuk bekerja sama. Misalnya seperti link kerja melalui website yang dapat diakses semua pekerja yang bekerja di perusahaan yang tergabung dalam link tersebut sehingga para pekerja terdidik yang terkena PHK dapat direkomendasikan atau diarahkan kepada perusahaan lain yang membutuhkan pekerja dibidang yang sama.
  6. Memberikan pelatihan bahasa asing kepada pekerja agar kualitas pekerja meningkat sehingga perusahaan dapat bekerja sama dalam lingkup regional (seperti: ASEAN) maupun internasional dapat saling bertukar pekerja atau merekomendasikan pekerja yang terpaksa di PHK kepada perusahaan lain di luar negara yang sedang memerlukan pekerja.

 

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan bahwa kualitas tenaga kerja semakin meningkat sekaligus dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia sehingga output per pekerja meningkat, hambatan berkurang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin meningkat. Langkah-langkah diatas sepertinya dapat diterapkan dengan mudah pada perusahaan negara (BUMN) namun akan lebih baik lagi jika perusahaan swasta juga menerapkan langkah-langkah tersebut. Karena bagaimanapun juga, keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditentukan oleh kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakatnya.

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Apriyani 2015, Tujuh Indikator Pembangunan Ekonomi 2016, Info Bank News, dilihat 2 Januari 2017, <http://infobanknews.com>.

Badan Pusat Statistik 2016, Indikator Pembangunan Berkelanjutan, dilihat 3 Januari 2017, <https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Indikator-Pembangunan-Berkelanjutan-2016.pdf>.

Badan Pusat Statistik 2016, Tabel Pengangguran Terbuka Tahun 1986-2016, didownload 1 Januari 2017, <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/981>.

Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Terjemahan dari Outcome Document Transforming OurWorld: The 2030 Agenda For Sustainable Development 2015, International NGO Forum on Indonesian Development.

Ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2016 terus membaik 2016, BBC Indonesia News, dilihat 2 Januari 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160805_indonesia_ekonomi_q2#share-tools>.

Lubis, S 2013, ‘Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran Dengan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia’, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekan Baru.

Mankiw, G 2012, MACROECONOMICS (Eight Edition), 41 Madison Avenue, New York.

Nursanti, T 2002, ‘Strategi Teintegrasi Dalam Perencanaan SDM’ , dalam Usmara, A (ed), Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta.

SIARAN PERS: Menteri Sofyan: Indonesia Siap Mengimplementasikan SDGs, Kementrian PPN/Bappenas, dilihat 1 Januari 2017, <http://www.bappenas.go.id/index.php?cID=8804>.

The Principles of Macroeconomics 2016, Openstax Rice University, Texas.

Tren ketenagakerjaan dan sosial di Indonesia 2014 – 2015: Memperkuat daya saing dan produktivitas melalui pekerjaan layak 2015, Kantor Perburuhan Internasional ILO, Jakarta.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Wikipedia Indonesia, dilihat 3 Januari 2017,< https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan>.

Yanti & Marhaeni, A.A.I.N 2015, ‘Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota

Provinsi Bali’, PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, vol. 11 no. 2, hh. 68-75.

Advertisements

Kebijakan Pemerintah dan Pengangguran

Unemployment Illustration

Unemployment Illustration

Baru-baru ini pada pemerintahan Presiden Jokowi meluncurkan beberapa kebijakan ekspansi dibidang ekonomi. Presiden Jokowi meluncurkan tiga paket kebijakan ekonomi untuk menstabilisasi perekonomian domestic ditengah tekanan ekonomi global. Pada September 2015 pemrintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap pertama yaitu:

 

  1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang dirubah dari 154. Sehingga diharapkan dapat menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat industri nasional.
  2. Mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur
  3. Meningkatkan investasi dibidang property dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Dari beberapa paket kebijakan diatas, pemerintah memang sedang gencar-gencarnya terfokus pada pengembangan infrastruktur. Alasannya biaya transport yang mahal memicu inflasi yang tinggi. Harapannya apabila infrastruktur telah dibenahi, harga bahan pokok terutama) akan lebih murah sehingga menekan inflasi dan mendorong daya beli masyarakat.

Untuk membangun infrastuktur tersebut dibutuhkan dana yang besar. Namun dana yang besar tersebut ternyata memberatkan defisit APBN, sehingga untuk meminimalisir pembengkakan, pemerintah menetapkan kebijakan pengampunan pajak. Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam undang-undang Pengampunan Nasional. Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi  pidana pada bidang perpajakan maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan.

Berbicara tentang pengangguran, apakah kebijakan pemerintah selalu dapat menanggulangi pengangguran disamping tujuan dibuatnya kebijakan itu sendiri adalah untuk memperbaiki stabilitas perekonomian? Jawabannya bisa. Keberhasilan kebijakan pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. ketika perekonomian suatu negara menjadi maju, maka banyak lapangan pekerjaan akan dibuka sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Pada saat krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990-an lalu, krisis tersebut merusak pembangunan ekonomi Indonesia (untuk sementara) dan menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat menjadi lebih dari 20 persen dan angka tenaga kerja yang harus bekerja di bawah level kemampuannya (underemployment) juga meningkat, sementara banyak yang ingin mempunyai pekerjaan full-time, hanya bisa mendapatkan pekerjaan part-time.

Sebagian besar tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di daerah perkotaan karena krisis moneter pindah ke pedesaan dan masuk ke dalam sektor informal (terutama di bidang pertanian). Walaupun Indonesia telah mengalami pertumbuhan makro ekonomi yang kuat sejak tahun 2000-an dan boleh dikatakan Indonesia sekarang telah pulih dari krisis pada akhir tahun 1990-an itu, sektor informal ini – baik di kota maupun di desa – sampai sekarang masih tetap berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Walau agak sulit untuk menentukan jumlahnya secara pasti, diperkirakan bahwa sekitar 55 sampai 65 persen pekerjaan di Indonesia adalah pekerjaan informal. Saat ini sekitar 80 persen dari pekerjaan informal itu terkonsentrasi di wilayah pedesaan, terutama di sektor konstruksi dan pertanian.

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu dekade ini secara berlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda (kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat.

Dengan jumlah total penduduk sekitar 255 juta orang, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat keempat di dunia (setelah Cina, India dan Amerika Serikat). Selanjutnya, negara ini juga memiliki populasi penduduk yang muda karena sekitar setengah dari total penduduk Indonesia berumur di bawah 30 tahun. Jika kedua faktor tersebut digabungkan, indikasinya Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, maka menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Tabel di bawah ini memperlihatkan angka pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tabel tersebut menunjukkan penurunan yang terjadi secara perlahan dan berkelanjutan, khususnya angka pengangguran wanita. Pengangguran wanita berkurang secara drastis, bahkan mulai mendekati angka pengangguran pria. Meskipun demikian, masalah persamaan gender, seperti di negara-negara lain, masih menjadi isu penting di Indonesia. Meski sudah ada kemajuan dalam beberapa sektor utama (seperti pendidikan dan kesehatan), wanita masih cenderung bekerja di bidang informal (dua kali lebih banyak dari pria), mengerjakan pekerjaan tingkat rendah dan dibayar lebih rendah daripada pria yang melakukan pekerjaan yang sama.

Pengangguran di Indonesia

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pengangguran
(% dari total tenaga kerja)
10.3  9.1  8.4  7.9  7.1  6.6  6.1  6.2  5.9  6.2
Pengangguran Pria
(% dari total tenaga kerja
pria)
 8.5  8.1  7.6  7.5  6.1    –    –    –
Pengangguran Wanita
(% dari total tenaga kerja
wanita)
13.4 10.8  9.7  8.5  8.7    –    –    –

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik

Keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memajukan perekonomian negara telah terbukti menyerap banyak tenaga kerja. Program pengampunan pajak juga berpengaruh pada investasi property dan investasi lainnya di Indonesia. Ketika investasi semakin naik, dan suku bunga turun, maka banyak pengusaha akan memperluas kinerja usahanya. Tentunya untuk memajukan usaha memerlukan tenaga kerja. Ketika lapangan pekerjaan baru mulai bermunculan karena para pengusaha melakukan perluasan pada usaha mereka, pengangguran dapat diserap dan akan berkurang. Data dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia yang semakin turun dari tahun ke tahun.

Tenaga Kerja Indonesia

dalam juta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tenaga Kerja 116.5 119.4 120.3 120.2 121.9 122.4 127.8
– Bekerja 108.2 111.3 113.0 112.8 114.6 114.8 120.8
– Menganggur   8.3   8.1   7.3   7.4   7.2   7.6   7.0

Sumber: BPS

Sejauh ini tax amnesti yang ditetapkan pemerintah telah memperlihatkan indikasi adanya keberhasilan. Dana yang telah masuk dari deklarasi harta sudah mencapai 83% dari 4000 triliun rupiah yang ditargetkan. Harapannya, jika dana dari pengampunan pajak telah mencukupi untuk pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur, lapangan pekerjaan akan terus bertambah sehingga angka pengangguran akan semakin berkurang. Pelatihan dan sosialisasi tentang bisnis juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak terpaku dan terbentuk untuk menjadi “pencari kerja” (job seeker) melainkan dapat termotivasi menjadi pengusaha/ pencipta lapangan kerja (job founder).